Tugas RT/RW Selaku Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Ringkasan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga ( RT/RW )

Rukun tetangga (“RT/RW”) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa (“LKD”). LKD berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018 didefinisikan sebagai berikut:

 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

 

LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

 Adapun, jenis LKD paling sedikit meliputi:

 

Rukun tetangga;

Rukun warga (“RW”);

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

Karang taruna;

Pos pelayanan terpadu; dan

Lembaga pemberdayaan masyarakat.

LKD sendiri mempunyai tugas untuk: 

 

melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya LKD memiliki fungsi:

 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu RT dan RW bertugas:

 

membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;

membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dasar Hukum Iuran RT

Mengenai iuran RT diketahui bahwa pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT, dapat diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Iuran RT ditentukan dalam penyelenggaraan musyawarah RT yaitu kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga rukun tetangga yang tercantum dalam setiap kartu keluarga rukun tetangga setempat.

 

Musyawarah RT ini merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT, yang mana penyelenggaraannya berfungsi untuk:

 

memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT;

menonaktifkan pengurus RT;

menyusun tata tertib RT;

menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;

membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;

mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT; dan

membahas pembentukan, pemecahan, penggabungan, atau penghapusan RT.

Selanjutnya, keputusan musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta musyawarah RT. Apabila tidak tercapai jumlah peserta musyawarah RT selama 2 kali agenda musyawarah RT secara berturut-turut, musyawarah RT berikutnya dianggap sah.

 

Aturan iuran RT berdasarkan pada peraturan daerah di provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal.

 

Lebih lanjut, RT dapat memungut iuran kepada warga dengan syarat telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh forum musyawarah RT.

Demikian semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 8/2018”)

 

[2] Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018

 

[3] Pasal 4 ayat (1) Permendagri 18/2018

 

[4] Pasal 5 Permendagri 18/2018

 

[5] Pasal 7 ayat (1) Permendagri 18/2018